News Sorendiweri – Polemik pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kembali mencuat ke ruang publik. Sorotan tajam terhadap kebijakan tersebut dibalas langsung oleh mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dengan pernyataan singkat namun kontroversial: “Trust the giant.”
Ungkapan tersebut memantik beragam tafsir dan reaksi, mulai dari dukungan hingga kritik keras, di tengah masih bergulirnya persoalan hukum dan evaluasi kebijakan terkait pengadaan perangkat teknologi pendidikan tersebut.
Chromebook Kembali Jadi Sorotan Publik
Pengadaan Chromebook sebelumnya menuai polemik karena dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi infrastruktur pendidikan di berbagai daerah, terutama wilayah dengan keterbatasan akses internet. Sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut terkesan dipaksakan dan tidak berpijak pada realitas lapangan.
Isu ini kembali mengemuka seiring berkembangnya proses hukum dugaan korupsi pengadaan Chromebook, yang menyeret perhatian publik terhadap kebijakan strategis digitalisasi pendidikan di era kepemimpinan Nadiem.
Makna di Balik “Trust The Giant”
Pernyataan “Trust the giant” yang disampaikan Nadiem ditafsirkan sebagai ajakan untuk mempercayai sistem besar dan arah kebijakan digitalisasi pendidikan yang telah dirancang pemerintah. Menurut pandangan pendukungnya, kebijakan Chromebook merupakan bagian dari transformasi pendidikan jangka panjang yang tidak bisa dinilai secara instan.
Namun, bagi kalangan kritis, ungkapan tersebut justru dianggap elitis dan kurang empatik terhadap persoalan riil yang dihadapi sekolah, guru, dan siswa di daerah tertinggal.
Baca juga: Awal Mula Pengakuan Pembunuh Anak Politikus PKS
Kritik soal Ketimpangan dan Kesiapan Infrastruktur
Sejumlah pengamat pendidikan menilai, masalah utama pengadaan Chromebook bukan semata pada perangkatnya, melainkan pada ketimpangan infrastruktur digital. Banyak sekolah belum memiliki jaringan internet stabil, listrik memadai, atau kapasitas sumber daya manusia yang cukup untuk mengoptimalkan penggunaan perangkat tersebut.
Kritik juga diarahkan pada perencanaan kebijakan yang dinilai kurang melibatkan aspirasi daerah secara menyeluruh, sehingga implementasi di lapangan tidak berjalan maksimal.
Pembelaan atas Transformasi Digital Pendidikan
Di sisi lain, pendukung kebijakan Nadiem menilai Chromebook merupakan bagian dari upaya modernisasi sistem pendidikan nasional. Digitalisasi dinilai sebagai keniscayaan di era global, dan kebijakan tersebut dianggap sebagai langkah awal untuk mendorong literasi teknologi sejak dini.
Mereka berpendapat bahwa setiap transformasi besar pasti menghadapi resistensi, dan keberhasilan baru dapat diukur dalam jangka panjang, bukan hanya dari dinamika awal implementasi.
Aspek Hukum dan Akuntabilitas Publik
Terlepas dari perdebatan kebijakan, publik kini menaruh perhatian besar pada aspek hukum dan akuntabilitas. Proses penegakan hukum yang berjalan dinilai harus mampu menjawab keraguan publik terkait transparansi, efektivitas, serta penggunaan anggaran negara dalam proyek pengadaan Chromebook.
Para pemerhati kebijakan publik menegaskan bahwa modernisasi pendidikan tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian, efisiensi anggaran, dan keadilan bagi seluruh daerah.
Kepercayaan Publik Jadi Taruhan
Pernyataan “Trust the giant” juga dipandang sebagai refleksi dari tantangan terbesar kebijakan publik, yakni kepercayaan masyarakat. Di tengah meningkatnya kesadaran publik terhadap tata kelola pemerintahan, kepercayaan tidak cukup dibangun dengan narasi besar, tetapi juga membutuhkan bukti konkret di lapangan.
Bagi masyarakat dan pelaku pendidikan, keberhasilan kebijakan diukur dari manfaat nyata yang dirasakan siswa dan guru, bukan sekadar visi transformasi.
Pelajaran dari Polemik Chromebook
Kasus Chromebook menjadi pelajaran penting bahwa kebijakan strategis berskala nasional harus dirancang dengan pendekatan partisipatif dan kontekstual. Transformasi digital memang penting, namun harus berjalan seiring dengan kesiapan infrastruktur dan kebutuhan daerah.
Di tengah polemik yang belum sepenuhnya reda, publik kini menunggu jawaban yang lebih substantif: apakah “trust the giant” akan dibuktikan dengan hasil nyata, atau justru menjadi simbol jarak antara kebijakan pusat dan realitas pendidikan di lapangan.
