Update Terkini Chaos Nepal: Pemerintahan Kolaps, Militer Kuasai Negeri
News Sorendiweri– Kathmandu yang biasanya ramai oleh peziarah dan pendaki gunung, kini diselimuti asap dan teror. Suara azdan dan gemerincing lonceng kuil telah tenggelam oleh deru kendaraan lapis baja dan pengumuman militer yang menggelegar dari pengeras suara. Nepal, negara damai di atap dunia, sedang mengalami ujian demokrasi terberatnya dalam dua dekade terakhir. Pemerintahan telah kolaps, parlemen menjadi puing yang menghitam, dan militer kini mengambil alih kendali, menandai sebuah babak kelam dalam sejarah negara Himalaya tersebut.
Pemandangan Apokalips di Ibu Kota
Pada Rabu, 10 September 2025, suasana di Kathmandu lebih mirip zona perang daripada ibu kota negara. Tentara Nepal dengan seragam lengkap dan senjata terhunung berpatroli di setiap sudut kota. Kendaraan lapis baja melintas pelan di antara bangkai mobil yang hangus dan puing-puing gedung yang masih mengepulkan asap. Melalui pengeras suara, mereka mengumumkan pemberlakuan jam malam ketat, memperingatkan warga untuk tetap berada di dalam rumah.
Baca Juga: Dalam Operasi yang Terorganisir Pencuri Berhasil Bobol Pagar dan Curi Peralatan Vital Gunung Kelud
Pusat dari kehancuran ini adalah kompleks parlemen Nepal, yang kini hanya menyisakan kerangka besi dan dinding yang menghitam. Pada dinding yang hangus terbakar, sebuah pesan peringatan terpampang dengan coretan cat semprot: “Kalian telah memilih lawan yang salah.” Pesan itu ditandatangani dengan sebuah nama yang menggambarkan kekuatan baru yang telah mengguncang Nepal: “Gen Z.”
Dari Unjuk Rasa Damai Menjadi Ledakan Kemarahan Nasional
Akar kerusuhan ini berawal pada Senin lalu. Awalnya adalah unjuk rasa damai yang dipimpin oleh generasi muda Nepal yang marah atas dua kebijakan pemerintah yang dianggap otoriter: pelarangan penggunaan media sosial dan skandal korupsi besar yang melibatkan elite politik. Pemerintah berdalih pemblokiran 26 platform media sosial, termasuk Facebook, YouTube, dan X (Twitter), diperlukan untuk menangkal penyebaran misinformation. Namun, bagi kaum muda yang melek digital, ini adalah bentuk sensor dan pengekangan kebebasan berekspresi.
Kemarahan itu memuncak ketika aparat keamanan melakukan penindasan brutal terhadap demonstran damai. Setidaknya 19 orang dilaporkan tewas akibat tembakan aparat. Peristiwa ini menjadi percikan yang membakar ladang amarah rakyat. Unjuk rasa damai berubah menjadi kerusuhan massal yang tak terbendung.
Massa yang marah membalaskan dendam mereka dengan membakar simbol-simbol kekuasaan: gedung parlemen, kantor-kantor pemerintah, rumah-rumah politikus, dan bahkan pusat perbelanjaan mewah yang menjadi simbol ketimpangan. Target paling tragis adalah rumah KP Sharma Oli (73), mantan Perdana Menteri empat periode dan pemimpin Partai Komunis Nepal (Unified Marxist-Leninist). Rumahnya diserbu, dijarah, dan dibakar. Oli, yang keberadaannya kini tidak diketahui, sempat mengumumkan pengunduran dirinya untuk “memberi jalan menuju solusi politik.” Namun, keputusan itu datang terlalu terlambat. Newsweek melaporkan bahwa istri Oli, Jhala Nath Khanal, tewas terbakar hidup-hidup dalam serangan tersebut.
Militer Mengambil Alih: Dari Penjaga menjadi Penguasa?
Dengan vakumnya kekuasaan politik, Angkatan Bersenjata Nepal, di bawah pimpinan Kepala Staf Jenderal Ashok Raj Sigdel, mengambil peran sentral. Pergerakan mereka tidak hanya sekadar mengamankan situasi, tetapi juga menunjukkan kendali penuh atas negara. Militer mengeluarkan pernyataan keras bahwa “vandalisme, penjarahan, pembakaran, atau serangan terhadap individu dan properti atas nama protes akan diperlakukan sebagai tindak pidana yang bisa dihukum.”
Seruan Jenderal Sigdel untuk “menghentikan protes dan terlibat dalam dialog” disambut dengan skeptis oleh banyak pengamat. Pertanyaannya kini, dialog dengan siapa? Pemerintah telah tumbang, partai-partai politik kehilangan kredibilitasnya, dan gerakan protes adalah sebuah kekuatan yang terdesentralisasi tanpa pemimpin tunggal yang jelas.
Bandara Internasional Tribhuvan, yang sempat lumpuh total, perlahan mulai beroperasi kembali pada Rabu, membuka sedikit jalur komunikasi Nepal dengan dunia luar.
Suara dari Akar Rumput: Kemarahan yang Tertahan
Di tengah hiruk-pikuk, suara warga biasa seperti Dev Kumar Khatiwada (60), seorang pensiunan polisi, mewakili perasaan ambivalen banyak orang. Sambil berbincang di warung teh, ia mengutuk para pemimpin. “Ini akibat dari perbuatan buruk para pemimpin kita,” katanya kepada AFP. Namun, sebagai mantan penegak hukum, ia juga menyayalkan tindakan anarki. “Vandalisme bukanlah jalan keluar yang tepat dari masalah ini.”
Komentar Khatiwada menyentuh inti masalah: kemarahan rakyat sepenuhnya justified, tetapi ekspresinya telah menghancurkan negara yang mereka coba perbaiki.
Reaksi Internasional dan Jalan ke Depan yang Suram
Dunia internasional menyaksikan kekacauan di Nepal dengan keprihatinan mendalam. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Kelompok think tank International Crisis Group (ICG) menyebut krisis ini sebagai “titik balik besar dalam pengalaman demokrasi Nepal yang penuh ketidakpastian.”
Analis dan pakar konstitusi setempat seperti Dipendra Jha dan Ashish Pradhan dari ICG sepakat bahwa satu-satunya jalan keluar adalah pembentukan pemerintahan transisi yang melibatkan perwakilan demonstran, tokoh masyarakat yang masih dipercaya, dan tentu saja, militer. “Para demonstran, pemimpin yang mereka percayai, dan militer harus duduk bersama,” ujar Jha.
Namun, tantangan terbesarnya adalah menemukan figur pemersatu. Gerakan protes digerakkan oleh generasi muda yang terdesentralisasi, marah, dan tidak percaya lagi pada wajah-wajah lama.
Krisis Generasi Muda: Akar dari Semua Kekacauan
Untuk memahami ledakan ini, seseorang harus melihat ke bawah permukaan. Ini bukan hanya tentang media sosial atau satu kasus korupsi. Ini tentang keputusasaan yang terakumulasi selama puluhan tahun.
Nepal adalah negara dengan populasi yang sangat muda, namun masa depan mereka suram. Data Bank Dunia menunjukkan lebih dari 20% warga berusia 15-24 tahun menganggur. PDB per kapita hanya US$1.447, memaksa ratusan ribu pemuda Nepal meninggalkan negara mereka untuk mencari pekerjaan sebagai buruh migran di Timur Tengah dan Malaysia.
Ketika mereka melihat TikTok (yang luput dari pemblokiran) dan media sosial lainnya, yang mereka saksikan adalah anak-anak pejabat yang memamerkan kehidupan mewah, mobil mahal, dan liburan ke luar negeri—sebuah kontras yang sangat menyakitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Video-video viral inilah yang menjadi bahan bakar sempurna untuk revolusi, yang menyoroti kesenjangan yang dalam dan perasaan bahwa negara ini telah dirampok oleh segelintir elite.
Sebuah Negeri di Persimpangan
Nepal kini berdiri di persimpangan yang berbahaya. Di satu sisi, terdapat tentara yang memegang kendali dengan senjata dan jam malam. Di sisi lain, terdapat energi revolusioner dari generasi muda yang menuntut perubahan total dan menolak kembali ke status quo.
Jalan menuju rekonsiliasi dan pemulihan demokrasi akan panjang dan berliku. Itu memerlukan lebih dari sekadar pemerintahan transisi; itu memerlukan pembangunan kembali kontrak sosial antara negara dan rakyatnya, khususnya generasi mudanya. Masa depan Nepal, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, tidak ditentukan oleh politisi di parlemen, tetapi oleh siapa yang dapat merangkul kemarahan di jalanan dan mengubahnya menjadi harapan.
