News Sorendiweri – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat Papua, khususnya bagi tokoh adat, agama, dan perwakilan komunitas. Hal itu disampaikan usai menerima aspirasi Majelis Rakyat Papua (MRP) di Jakarta, Jumat.
Pertemuan tersebut dihadiri jajaran anggota MRP, tokoh agama, serta tokoh masyarakat yang menyampaikan kebutuhan mendesak akan program perumahan yang lebih inklusif dan memadai.
MRP Sampaikan Aspirasi Hunian Khusus dan Rusun
Dalam dialog tersebut, MRP mengusulkan pembangunan rumah khusus serta hunian vertikal berupa rumah susun (rusun) bagi masyarakat adat dan tokoh masyarakat Papua. Menurut MRP, kebutuhan hunian layak di sejumlah kabupaten/kota di Papua masih sangat tinggi, terutama di wilayah dengan perkembangan penduduk dan aktivitas ekonomi yang cepat.
Baca Juga : Kapolri Pantau 24 Jaringan KKB Papua
“Aspirasi ini penting karena perumahan bukan hanya soal bangunan, tetapi tentang martabat dan keberlanjutan hidup masyarakat adat Papua,” ujar salah satu perwakilan MRP dalam pertemuan tersebut.
MRP juga menyoroti adanya ketimpangan akses terhadap hunian yang layak, sehingga perlu dukungan pemerintah pusat untuk memastikan masyarakat adat tidak tertinggal dalam program pembangunan nasional.
Ara: Pemerintah Komit Membangun Papua Secara Adil
Menanggapi aspirasi tersebut, Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan perhatian penuh pada isu perumahan di Papua. Ia menyebut bahwa hunian vertikal menjadi salah satu solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan lahan sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan.
“Kami akan merumuskan langkah konkret agar kebutuhan hunian bagi masyarakat adat Papua dapat segera direalisasikan. Rumah susun menjadi salah satu opsi strategis untuk menghadirkan perumahan layak dan berkeadilan,” kata Ara.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan sinkronisasi program antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga adat agar pembangunan hunian benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
Langkah Lanjutan: Verifikasi Lokasi dan Kebutuhan Nyata
Kementerian PKP dijadwalkan melakukan pendataan lapangan, termasuk verifikasi lokasi prioritas, jumlah kebutuhan unit, hingga karakteristik masyarakat yang akan menerima manfaat. Proses ini akan melibatkan MRP sebagai mitra strategis dalam memastikan pembangunan berpihak kepada masyarakat adat.
Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap pembangunan hunian khusus dan rusun di Papua tidak hanya menjadi program fisik, tetapi juga penguatan identitas dan kesejahteraan masyarakat adat.
